JAKARTA – Rencana Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang melibatkan sekitar 10.000 ASN PPPK dari berbagai profesi resmi dibatalkan. Aksi yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Senin, 7 September 2026, tersebut batal setelah perwakilan Aliansi Merah Putih mencapai kesepakatan dengan pimpinan DPR RI.Pembatalan Silatnas PPPK tersebut berkaitan dengan hasil pertemuan antara perwakilan forum yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis, 3 September 2026.Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB itu, pihak DPR RI disebut telah menyatakan kesediaannya untuk mengakomodasi sejumlah aspirasi yang sebelumnya menjadi tuntutan utama para PPPK.Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Aliansi Merah Putih kemudian menyetujui pembatalan agenda Silatnas yang sebelumnya direncanakan melibatkan massa dalam jumlah besar di kawasan Jakarta Pusat.
Klik aja!
Pembatalan Silatnas Tertuang dalam Surat Resmi
Informasi mengenai pembatalan aksi tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pembatalan Silatnas Nomor 50/SEK-NAS/AMP/IX/2026.Surat tersebut diterbitkan Sekretariat Nasional (SEKNAS) Aliansi Merah Putih di Jakarta pada Kamis, 3 September 2026, dan ditujukan kepada Kapolri melalui Badan Intelijen Keamanan Polri.Sebelumnya, aksi Silatnas direncanakan berpusat di kawasan parkiran Masjid Istiqlal hingga Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat.Namun, setelah adanya dialog antara perwakilan forum dan DPR RI, seluruh agenda aksi tersebut dinyatakan dibatalkan.
DPR RI Minta Data PPPK dan PPPK Paruh Waktu
Meskipun tuntutan Aliansi Merah Putih disebut telah diakomodasi, terdapat poin penting yang menjadi bagian dari kesepakatan.Aliansi Merah Putih bersama seluruh ketua forum yang tergabung diminta menyerahkan data resmi PPPK dan PPPK Paruh Waktu dari seluruh profesi pada 7 September 2026.Data tersebut mencakup PPPK dari berbagai bidang, termasuk:
- Tenaga teknis
- Tenaga kesehatan (nakes)
- Guru
Penyerahan data tersebut menjadi bagian penting dari tindak lanjut kesepakatan antara perwakilan forum PPPK dengan DPR RI.Dengan adanya kesepakatan tersebut, agenda Silatnas yang sebelumnya akan digelar pada 7 September 2026 tidak lagi dilaksanakan.
Klik aja
Empat Tuntutan PPPK Sebelumnya
Sebelum aksi Silatnas dibatalkan, Aliansi Merah Putih telah menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan masa depan PPPK dan PPPK Paruh Waktu.Salah satu fokus utama tuntutan tersebut adalah adanya regulasi khusus dari pemerintah pusat untuk memberikan kepastian status dan jenjang karier bagi para PPPK.Di antara tuntutan yang disampaikan adalah:
1. PPPK Paruh Waktu Diangkat Menjadi PPPK Penuh Waktu
Aliansi Merah Putih mendorong agar seluruh PPPK Paruh Waktu, baik dari tenaga teknis, tenaga kesehatan maupun guru, dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu pada 2026. Tuntutan tersebut menjadi salah satu isu utama karena menyangkut kepastian status kepegawaian serta keberlanjutan karier para PPPK Paruh Waktu.
2. PPPK Penuh Waktu Diangkat Menjadi PNS
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan PPPK yang telah berstatus penuh waktu. Aliansi meminta agar PPPK Penuh Waktu dari seluruh profesi dapat memperoleh kesempatan untuk diangkat menjadi PNS pada 2027, termasuk bagi mereka yang terkendala batasan usia.Gagasan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang sebelumnya akan dibawa dalam agenda Silatnas 10.000 ASN PPPK.
Klik aja
Kesepakatan Menjadi Dasar Pembatalan Aksi
Kesepakatan antara perwakilan Aliansi Merah Putih dan pimpinan DPR RI akhirnya menjadi dasar penghentian rencana aksi.Dengan adanya komitmen untuk mengakomodasi tuntutan serta permintaan penyerahan data PPPK dan PPPK Paruh Waktu, Aliansi Merah Putih memilih membatalkan agenda Silatnas yang sebelumnya telah dipersiapkan.Pembatalan ini sekaligus membuat rencana pengerahan sekitar 10.000 ASN PPPK lintas profesi ke Jakarta pada 7 September 2026 tidak dilanjutkan.
PPPK Diminta Menunggu Tindak Lanjut Kesepakatan
Bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu dari berbagai daerah, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada tindak lanjut atas kesepakatan tersebut.Penyerahan data dari berbagai forum PPPK menjadi salah satu tahapan penting yang telah disepakati. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam pembahasan lebih lanjut mengenai aspirasi PPPK, baik tenaga teknis, tenaga kesehatan maupun guru.Dengan demikian, meskipun Silatnas 10.000 ASN PPPK telah resmi dibatalkan, perjuangan mengenai kepastian status, pengangkatan PPPK Paruh Waktu, serta aspirasi menuju status PNS masih menjadi perhatian utama.Catatan: Informasi mengenai kesepakatan dan tuntutan dalam artikel ini merujuk pada dokumen pemberitahuan pembatalan dan informasi yang beredar terkait pertemuan Aliansi Merah Putih dengan pimpinan DPR RI.
